MENYUSURI “JEJAK” SERAGAM KEJAKSAAN

Menyedihkan. Hampir semua pegawai Kejaksaan tidak ada satu pun yang tahu sejarah asal usul       seragam   Kejaksaan yang dikenakan. Termasuk saya yang masuk Kejaksaan sejak 1994. Jujur saya tidak tahu sejak  kapan kita harus pakai seragam berpangkat? Lengkap dengan pet, sabuk dan sepatu bertali yang   mirip  “tentara”?

Setahun lalu saat saya masih dinas di Kepegawaian Kejagung pernah “iseng” mengadakan “survei” kecil-kecilan. Semua pegawai –Jaksa maupun Tata Usaha-- yang saya temui saya tanya, sejak kapan pegawai Kejaksaan mengenakan seragam? Mengapa pakai pangkat? Siapa yang “memproklamirkan” penggunaan seragam?

 

 

Ternyata 100% tidak ada yang bisa menjawab. Tidak ada yang tahu. Mulai Pegawai “anakan” –CPNS—sampai pegawai “indukan” –menjelang pensiun” tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Ada yang jawab jujur, “Tidak tahu pak”. Ada yang jawab sekenanya, “Saat Orba Pak, saat Jaksa Agungnya dari tentara”. Lha iya siapa Jaksa Agungnya, “Wah...lha ya itu, saat siapa ya,”jawaban seorang Jaksa senior.

 

Bahkan pernah saya iseng bertanya kepada seorang Jaksa yang sudah lama purna “jebolan” SHD –Sekolah Hakim Djaksa Malang—yang kebetulan berkunjung ke Kejagung. Jawabnya sami mawon. Tidak tahu. “Yang jelas saya lulus SHD Malang tahun 1969 sudah pakai seragam itu,”jelasnya.

 

Kondisi semua pegawai Kejaksaan tidak tahu sejarah seragamanya sendiri itu memang apakah sebuah kewajaran? Karena sejak CPNS tidak pernah ada pelajaran materi sejarah seragam ini. Kalau Presiden Soekarno masih hidup, beliau bisa “marah”. Karena presiden pertama Indonesia itu selalu berpesan Jas Merah.  Jangan Sekali-kali melupakan sejarah!

 

Jawaban “pasti” akhirnya datang. Setelah saya menyuruh Iman Khilman –Calon Jaksa—yang nasibnya mirip dengan saya, sebelum masuk Kejaksaan sama-sama pernah kerja di Jawa Pos Group. Ia yang dinas di Biro Hukum Kejagung saya suruh “hunting” ke Perpustakaan Kejaksaan Agung. Masak tidak ada dokumen yang menjelaskan itu. Di Website Kejagung sendiri tidak ada.

 

Iman Khilman akhirnya mendapat jawaban dari sebuah buku usang di Perpustakaan Kejaksaan Agung. Setelah mencari dari ribuan buku yang tersusun rapi di Perpustakaan yang ’’nyaman’’ itu. Ada sebuah buku terbitan tahun 1985 berjudul ’’Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia’’ menjadi jawaban atas setiap tanya tentang seragam Kejaksaan. Buku itu diterbitkan pada saat Jaksa Agung dijabat oleh Hari Suharto, SH..

 

Dalam buku tersebut disebutkan, gagasan Kejaksaan mulai memakai seragam datang dari Jaksa Agung Mr. Gunawan. Sekitar tahun 1960 Mr.Gunawan mempunyai ide agar Kejaksaan memiliki lambang dan para Jaksa memakai seragam. Mr. Gunawan bertujuan pemberian lambang dan pemakaian seragam untuk mempertinggi semangat, daya juang, dedikasi, dan disiplin para Jaksa. Apalagi pada saat itu, Kejaksaan baru saja menjadi institusi yang berdiri sendiri setelah sebelumnya berada di bawah Departemen Kehakiman. Gagasan tersebut disetujui oleh Presiden Soekarno pada tanggal 20 Agustus 1960, lima hari setelah dikeluarkannya Kep-Pres No. 204 tanggal 15 Agustus 1960 yang menetapkan pembentukan Departemen Kejaksaan.

 

Untuk pertama kali seragam Kejaksaan diperkenalkan oleh Menteri/Jaksa Agung pada pejabat-pejabat Kejaksaan dalam Konferensi Dinas ke-I Departemen Kejaksaan yang diadakan tanggal 30 Oktober sampai dengan 3 November 1960 bertempat di Surabaya/Tretes, Jawa Timur. Pada waktu itu, Jaksa Agung Mr. Gunawan datang mengenakan pakaian seragam Kejaksaan dengan maksud untuk dipertunjukkan kepada peserta Konferensi Dinas.

 

Sebagai realisasi dari hasil konferensi dinas di Surabaya/Tretes, dengan keputusan Menteri/Jaksa Agung Nomor : R/244/Secr-Jag/Kpts/60 tanggal 10 Oktober 1960 dikeluarkanlah ketentuan mengenai pakaian seragam para Jaksa, lengkap dengan tutup kepala, tanda pangkat, dan lambang Kejaksaan, ikat pinggang serta sepatunya. Pada pokoknya pakaian seragam (pada waktu itu) dibagi dua golongan yaitu, Pakaian Seragam Harian (PSH) dan Pakaian Seragam Upacara (PDU). PSH dipakai sehari-hari sedangkan PDU dibagi lagi dalam pakaian seragam upacara Negara, upacara penting, dan upacara biasa. Dengan Keputusan Menteri/Jaksa Agung Nomor : 019/Kpts/Secr/1962 tanggal 1 Desember 1962, pemakaian seragam diperluas hingga pegawai tata usaha di lingkungan Kejaksaan.

 

Perbedaan pokok antara pakaian seragam Jaksa dan Tata Usaha terdapat pada atribut yang dipasang pada kedua ujung leher baju. Untuk Jaksa atribut yang dipakai menggunakan lambing Kejaksaan. Sedangkan untuk pegawai Tata Usaha, unsur timbangan dan pedang pada lambang Kejaksaan diganti dengan dua buah bulu pena bersilang. Disamping pakaian seragam, dibuat juga tanda-tanda jabatan untuk Menteri/Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, Kepala Kejaksaan Tinggi/Negeri, Kepala Direktorat/Biro/Bagian dan sebagainya.

 

Sejarah pernah mencatat, ada beberapa kali perubahan bentuk pangkat. Pada tahun 1960 sampai 1992 pangkat Kejaksaan berasal dari bahan logam dan bentuknya berupa bintang. Dari Golongan I sampai Golongan IV semua “bintang”. Baru tahun 1992, dirubah bahannya menjadi dari bahan benang dan pangkatnya pun di bedakan, golongan I garis warna putih, golongan II garis warna kuning, dan golongan III melati warna kuning.

 

Pernah sekali, tahun 1998 pangkat pegawai untuk golongan I dan II bentuk pangkatnya berupa garis diubah. Dari melintang menjadi “berdiri” tegak lurus. Namun pada tahun 2002, diubah lagi dikembalikan ke “posisi” semula, menjadi melintang, seperti saat ini.

 

Pada 1998 saat Jaksa Agungnya Marzuki Darusman pernah mencoba “menambah” seragam Jaksa. Dari penampilan yang “berbau” militer menjadi seragam yang sangat Fesyen. Bak seorang direktur perusahaan. Pakai kemeja lengan panjang, berdasi. Dan bagi Eselon III keatas harus pakai Jas. Itu berlangsung sampai tahun 2000. Saya ingat betul, karena saat itu baru lulus PPJ, 1998. Lalu dicabut, saat saya promosi jadi Kasi Intel Kejari Martapura, Kalsel.

 

Kemudian tahun 2010 tercatat ada “sejarah” juga tentang seragam Kejaksaan. Bukan untuk mengubah, tetapi menambah. Khusus  hari Jumat seluruh pegawai Kejaksaan diinstruksikan memakai batik. Biar ada sedikit variasi. Dan minimal bisa ikut mempromosikan “produk asli Indonesia” itu. Semoga tulisan ini bermanfaat. Minimal agar kita tidak tergolong menjadi pegawai yang melupakan sejarah. (DF)

PEJABAT DAN STAFF

LAYANAN SMS

sms.jpg

Polling

Menurut anda apa yang perlu ditingkatkan dari kinerja Kejaksaan?

Pelayanan aparat Kejaksaan - 70%
Penanganan perkara - 16.7%
Pengembalian keuangan negara - 0%
Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum - 13.3%

Total votes: 30
The voting for this poll has ended on: 30 Jul 2012 - 10:23

Login Form

Who's Online

We have 5 guests and no members online

slide7.jpg
No Images